FASILITASI DAN ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN RANCANGAN APB DESA (APBDES) TAHUN ANGGARAN 2026

 

Sungai Nibung, Dente Teladas, Tulang Bawang

Penyusunan Rancangan APBKam merupakan tahapan krusial dalam siklus pemerintahan kampung. Idealnya, proses ini mengacu pada RKPKam yang telah disinkronkan dengan pagu indikatif dari pemerintah di atasnya. Namun, seringkali pagu anggaran definitif (terutama Dana Desa dan Alokasi Dana Desa/ADD) untuk tahun 2026 belum diterbitkan saat kampung harus mulai menyusun draf anggaran.

Dalam situasi ini, peran Pendamping Desa sangat vital sebagai fasilitator dan konsultan untuk memastikan pemerintah kampung tetap berjalan sesuai jadwal sambil menerapkan prinsip kehati-hatian anggaran.

Peran Strategis Pendamping Desa di Tengah Ketidakpastian Pagu Anggaran

Penyusunan Rancangan APBKam merupakan tahapan krusial dalam siklus pemerintahan kampung. Idealnya, proses ini mengacu pada RKPKam yang telah disinkronkan dengan pagu indikatif dari pemerintah di atasnya. Namun, seringkali pagu anggaran definitif (terutama Dana Desa dan Alokasi Dana Desa/ADD) untuk tahun 2026 belum diterbitkan saat desa harus mulai menyusun draf anggaran.

Dalam situasi ini, peran Pendamping Desa sangat vital sebagai fasilitator dan konsultan untuk memastikan pemerintah desa tetap berjalan sesuai jadwal sambil menerapkan prinsip kehati-hatian anggaran.

Proses Pendampingan dan Mitigasi Kendala

Proses pendampingan penyusunan Rancangan APBKam di kampung Dampingan dilaksanakan melalui beberapa tahapan dengan fokus penanganan kendala pagu:

1. Penyusunan Draf Berdasarkan Asumsi Pagu Tahun Sebelumnya:

Pendamping desa mengarahkan tim penyusun APBKam untuk menggunakan pagu anggaran tahun 2025 sebagai estimasi awal (pagu indikatif) untuk menyusun draf Rancangan APBKam 2026. Hal ini dilakukan agar proses administrasi tetap berjalan.

2. Fokus pada Program Prioritas Mandatory:

Asistensi teknis ditekankan pada penganggaran pos-pos wajib yang pasti ada, terlepas dari besar kecilnya pagu akhir, seperti:

• Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).
• Program Ketahanan Pangan (minimal 20%).
• Operasional Pemerintahan Kampung
• Kegiatan penanganan stunting dan kesehatan.

3. Pendampingan Teknis Input Siskeudes (Mode Simulasi):

Pendamping desa menyarankan agar pemerintah kampung / operator untuk melakukan input data ke dalam aplikasi Siskeudes menggunakan asumsi pagu. Hal ini untuk mempersiapkan draft yang dapat dengan cepat direvisi begitu pagu resmi turun.

4. Strategi "Anggaran Fleksibel":

Pendamping menekankan kepada Kepala Kampung dan BPK bahwa draf yang dibahas bersifat sementara dan sangat mungkin berubah drastis (refocusing) setelah adanya surat resmi penetapan pagu dari Bupati/Walikota. Hal ini untuk menyamakan persepsi dan menghindari revisi berulang kali dalam Musyawarah BPK.

Hasil dan Dampak yang diharapkan 

Melalui pendampingan di tengah kendala pagu anggaran yang belum turun, diharapkan Kampung Dampingan dapat:

• Menyusun Draf Awal: Memiliki dokumen Rancangan APB Desa sementara yang siap dibahas dalam Musdes awal, memastikan jadwal tahapan perencanaan tidak molor terlalu jauh.
• Kesiapan Revisi Cepat: Pemerintah desa siap melakukan penyesuaian cepat setelah pagu resmi 2026 diterima, karena struktur anggaran prioritas sudah tersusun rapi.
• Meminimalisir Risiko: Memastikan desa tidak menganggarkan kegiatan yang berpotensi melebihi batas kemampuan keuangan desa (prinsip kehati-hatian).

Kehadiran pendamping desa sangat membantu pemerintah kampung dalam menavigasi ketidakpastian administratif dan memastikan tata kelola keuangan desa tetap berjalan sesuai koridor regulasi yang berlaku.